HH-23. 1027, 2013 kementerian hukum dan hak asasi manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); 12. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 16 tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan. Profile Pejabat. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Pada lima tahun pertama (2010–2014) diharapkan sudah berhasil mencapai. Kementerian Hukum dan. 2019/NO. go. HH07. 470 -3 -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. Peraturan Perundang-undangan. Pelajari lebih lanjut tentang peraturan ini dan peraturan terkait lainnya di situs. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH. Visi, Misi dan Tata Nilai;. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. Permohonan Pasal 6 Lihat Panduan Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaran Republik Indonesia Bagi Anak. Diubah dengan : Permenkumham No. GR. 2019/NO. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. Nomor M. 01 Tahun. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Permenkumham No. HH. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022. Jalan HR. id: 32 Hlm. Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Formasi CPNS 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diumumkan melalui unggahan Instagram @kemenkumhamri. 186 -2-Mengingat : 1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. , M. Email. OT. bahwa sejalan. 02 Tahun 2011 Tentang. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen HukumDalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari Visa dan Izin Keimigrasian, dengan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan. Kementerian Hukum dan HAM . H. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA-3-e. bahwa dalam rangka tata. Kepala Kantor Wilayah, FAISOL ALI, S. Situs web Kementerian Hukum dan HAM dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Penyelenggara administrasi pemerintahan dalam bidang hukum umum, permasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Struktur Organisasi. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-11. Permenkumham No. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. Profil. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Republik Indonesia; Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Jalan HR. 03. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. Rasuna Said Kav. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. Permenkumham No. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, pendaftaran CV harus melalui Notaris dengan melakukan akses pada menu layanan Sistem Administrasi. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri hukum dan hak asasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; 3. PW. 58, BN. Profile Pejabat. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR IMI-0058. 36/1990), termasuk Optional. Bahasa Indonesia. Narkotika Kelas IIA Karang Intan, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. NIP. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, ha katas kebebasan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 2021 , No. penjualan. Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. id. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1,00 3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 7. 01. HN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. R. imigrasi . Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari Visa dan Izin Keimigrasian, dengan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelayanan keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian. TAHUN 2023 . Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri; 2. Judul. Kepala Kantor Wilayah, Dr. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR IMI-0018. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. AH. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1515, peraturan. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan. Profil. OT. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Pakaian Dinas Dan Atribut Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Tahun. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Bidang. Nomor. 514 Semarang – Jawa Tengah 50148 Telepon (024) 7623144 Faksimile (024) 7607461 Laman : semarang. 14 Tahun 2010 Tentang Tata. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, ha katas kebebasan pribadi, hak atas. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI. Perwakilan. M. Dilihat: 293150. No. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik. Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Permenkumham No. Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. Professor John Ruggie berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 dan berbicara dengan beberapa pemangku kepentingan dalam sektor bisnis termasuk pemerintah dan masyarakat. Identitas Logo. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 0 1. , S. Nomor. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. HR. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG FASILITAS KARTU ELEKTRONIK SISTEM PERLINTASAN KEIMIGRASIAN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 14 Tahun 2010 Tentang Tata. 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Integrasi Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. TAHUN 2023 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); 7. I. 990PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 01. ID;7. 21. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ministry of Justice and Human Rights: 7: Kementerian Industri: Ministry of Industry: 8: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ministry of Forestry: 9: Kementerian Kelautan dan Perikanan: Ministry of Maritime and Fisheries Affairs: 10: Kementerian Kesehatan: Ministry of. 4. Rasuna Said Kav. HH-12. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi: Perumusan dan. KP. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 1 -PR. 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Profil. Pimpinan Unit Utama;. H. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jalan HR. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. OT. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. 04. 04. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e. Rasuna Said Kav. 02-ht. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak5. Halaman ini telah diakses 677 kali. Permenkumham. Situs web. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Judul. 2.